PALU-Kepolisian daerah (Polda) Sulteng melakukan pemecetan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) inisial M sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, pada tanggal 6 Februari 2025.
Diketahui bahwa AKP M telah meminta kepada salah satu orang tua calon anggota Polri dengan menjamin memuluskan penerimaan hingga diterima dengan jaminan uang sebesar Rp175 juta.
Tindakan tegas ini sebagai bentuk keseriusan dan momentum pihak Polda Sulteng membersihkan oknum yang terlibat sebagai calo dengan modus menjanjikan lulus seleksi menjadi anggota Polri dengan permintaan sejumlah uang.
Menurut Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono mengatakan, Polda Sulteng baru saja memutus perkara dalam sidang kode etik pelanggaran yang dilakukan oknum inisial M berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).
“AKP M telah diputus dalam sidang kode etik pada Kamis 6 Februari 2025 terbukti sebagai calo penerimaan anggota Polri,” ungkap Djoko, Sabtu (8/2/2025).
Kombes Pol. Djoko Wienartono menyebut, kasus AKP M terjadi tahun 2022 atau saat ada penerimaan anggota Polri tahun 2022. “AKP M menjanjikan dapat meloloskan peserta seleksi Bintara Polri dan meminta uang sejumlah Rp 175 Juta kepada korban,” jelasnya.
Tindakan tegas ini sebut Djoko, sebagai wujud komitmen Polda Sulteng untuk membersihkan oknum yang terlibat calo atau penipuan yang biasanya meyakinkan korbannya lulus terpilih dalam seleksi penerimaan anggota Polri.”Tindakan ini juga menjadi momentum Polda Sulteng bersih-bersih oknum yang terlibat calo rekrutmen anggota Polri serta menghilangkan stigma negatif masuk Polri Bayar. Dalam kesempatan ini, diimbau kepada masyarakat yang putra putrinya mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2025 ini, orang tua untuk tidak menggunakam jasa Calo dan tidak melakukan KKN,” tutupnya. (who)
