PALU – Anggota Panitia Khusus (Pansus) rehabilitasi dan rekontruksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muslimun, menyesali adanya keterlambatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Salah satunya adalah kebutuhan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan seiring dengan pembayaran ongkos tukang.
Dari data yang diterima Pansus rehab rekon per tanggal 1 Juni 2023, terdapat update informasi terkait pembangunan Huntap di Kota Palu. Seperti Huntap Tondo 2 yang dikerjakan oleh kontraktor Adhi Karya, memiliki target penyelesaian pada bulan Desember 2023. “Namun, pada akhir bulan Mei 2023, progres pembangunan baru mencapai sekitar 35 persen,” kata Muslimun yang akrab disapa Kimun.
Selanjutnya, Huntap Talise, yang dikerjakan oleh kontraktor Pembangunan Perumahan (PP) dan Waskita Karya, memiliki target penyelesaian pada bulan Juni 2023. Pada akhir bulan Mei 2023, progres pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen.
Sedangkan, Huntap Petobo, yang dikerjakan oleh kontraktor Nindya Karya dan Waskita Karya, juga memiliki target penyelesaian pada bulan Juni 2023. Namun, progres pembangunan hingga akhir bulan Mei 2023 baru mencapai sekitar 20 persen.
“Keterlambatan proses konstruksi Huntap tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kebutuhan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan, seiring dengan pembayaran ongkos tukang yang sering terlambat karena kontraktor kekurangan dana,” ungkap Kimun.
Meskipun pembayaran termin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke kontraktor telah berjalan lancar sesuai terminnya, pembayaran dari kontraktor kepada tukang sering terlambat. “Selain itu, kebutuhan material juga tidak dibeli sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Terdapat indikasi bahwa dana yang dibayarkan oleh PUPR kepada kontraktor tidak seluruhnya digunakan untuk biaya pembangunan Huntap,” kata Kimun.
Dalam menghadapi situasi ini, terdapat beberapa desakan yang perlu dilakukan. Pertama, diperlukan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi, terutama di wilayah Kota Palu dan Kabupaten sekitarnya. Kedua, penting adanya progres laporan setiap bulan mengenai pekerjaan pembangunan.
“Terakhir, pihak BUMN seperti Wika, Waskita, Nindya Karya, Adhi Karya, dan Pembangunan Perumahan (PP) harus ditekan agar fokus pada penyelesaian pembayaran yang menjadi penyebab keterlambatan pembangunan,” ujar Kimun.
Selain itu, terdapat informasi terkini mengenai pembangunan Huntap Mandiri, yang dikerjakan oleh kontraktor Wijaya Karya. Huntap ini memiliki target penyelesaian pada bulan Juli 2023. Pada akhir bulan Mei, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65 persen.
“Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait dan pemantauan progres pembangunan secara berkala, keterlambatan pembangunan Huntap di Palu dapat diminimalisir dan target penyelesaian dapat tercapai,” harapnya.(who)
