MORUT – Sebuah foto beredar di WhatsApp group memicu dugaan keterlibatan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis pada Pilkada Morowali Utara (Morut) 2024.
Dua oknum tersebut terdentifkasi sebagai AM, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Kolonodale. Satunya lagi yakni FHK, Kasie Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Kolonodale.
Keduanya yang mengenakan pakaian dinas, berfoto bersama puluhan honorer dengan simbol dua jari. Aksi itu menimbulkan spekulasi dan dianggap mereka memberikan dukungan kepada pasangan calon petahana Pilkada Morut nomor urut 2, Delis Julkarson Hehi dan Djira Kendjo.
Sejumlah pihak menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan netralitas PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan bersama Bawaslu, KPU dan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur RSUD Kolonodale Sherly Pede, kepada media ini membenarkan puluhan oknum dalam foto tersebut adalah pegawai di RSUD Kolonodale.
“Waalaikumsalam benar pak,” tulis Sherly via pesan WhatsApp, Selasa (8/10/2024).
Namun Sherly tidak bisa memastikan kapan foto tersebut diambil.
“Setau dan seingat saya, ini foto sepertinya diambil sebelum masa kampanye. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat,” terangnya.
Sherly kemudian menerangkan lagi bahwa foto tersebut beredar sebelum penetapan pasangan calon Pilkada Morut.
“Ini sebelum penetapan calon Bupati/wakil bupati. Seingat saya. Semoga tidak salah,” imbuhnya.
Dia kemudian enggan menanggapi soal pose foto dua jari para pegawainya dan menyarankan untuk menghubungi langsung oknum tersebut.
“Kalau saya yah paling hobby foto angkat 2 jari (tapi ini serius). Kalau staff saya dalam foto itu baiknya bisa ditanya langsung, saya takut salah kasih jawaban,” sebutnya.
Untuk mengindari polemik, Sherly menyarankan Badan Pegawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat untuk melakukan tugasnya.
“Supaya tidak jadi polemik, mungkin baiknya Bawaslu panggil saja. Menurut saya begitu,” tandasnya.
Netralitas PNS dalam kontestasi politik merupakan hal yang krusial dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan adil.
Dugaan pelanggaran seperti ini kerap menjadi sorotan Bawaslu untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang melibatkan ASN.
Ketua Bawaslu Morut Jhon Libertus Lakawa memastikan pihaknya segera melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kebenaran foto tersebut dan potensi pelanggaran netralitas oknum ASN itu.
Kami akan proses sesuai dengan prosedur pananganan kami,” tegas Jhon kepada media ini. (ham)
