PALU – Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto, secara teknis belum diketahui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di daerah. Baik itu dinas kesehatan maupun dinas pendidikan, bahkan hingga ke satuan pendidikan yang menjadi lokasi sasaran program bagi siswa ini.
Padahal, program ini akan segera dilakukan pada Januari 2025 mendatang, yang tinggal sebulan lagi. Radar Sulteng mencoba untuk mengkonfirmasi kesiapan dari pemerintah daerah terkait dengan program ini. Salah satunya melalui Dinas Pendidikan Kota Palu.
Kepala Dinas Pendidikan, Hardi, yang ditemui pada Jumat (29/11) pekan kemarin, mengaku, belum mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) ini secara teknis. Dirinya juga belum pernah diundang oleh pemerintah pusat untuk membahas soal MBG ini. Satu-satunya kesiapan yang ia sampaikan hanya terkait sumber daya manusia (SDM).
“Kami siap secara SDM. Kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” katanya kepada wartawan.
Saat disinggung terkait koordinasi ihwal teknis pelaksanaan MBG ini di Kota Palu mengingat Disdik menjadi sasaran program, Hardi menyebut hingga saat ditemui, dirinya belum pernah dipanggil instansi terkait untuk membahas pelaksanaan program MBG di satuan pendidikan lingkup Kota Palu. “Belum ada,” singkatnya.
Sama halnya dengan Dinas Pendidikan Kota Palu, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga memiliki fungsi dalam hal keamanan pangan, belum menerima petunjuk teknis (Juknis) dari program ini. “Saya belum dapat Juknisnya,” ujar dr Komang Adi saat dihubungi via telepon pada Minggu (1/12) kemarin.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu. Hingga saat ini, pihaknya juga belum mendapatkan informasi rinci terkait program makan gratis ini. “Untuk Juknis belum ada kami terima,” ungkap Kadinkes Palu, dr Rohmat.
Tidak hanya organisasi perangkat daerah (OPD), satuan pendidikan atau sekolah pun belum mendapatkan sosialisasi langsung terkait mekanisme pemberian MBG ini. Kepala Sekolah Dasar Negeri Madani Palu, Hasan Mahmud Halidi, hingga saat ini belum mendapatkan sosialisasi atau pun petunjuk dari dinas manapun terkait dengan program ini.
“Pada intinya kami menyambut baik program ini. Tapi sampai sekarang kami belum tahu bagaimana teknisnya,” ungkap Kepala SDN Madani Palu.
Meski sosialisasi dari mekanisme penyaluran MBG ini belum diketahui OPD maupun satuan pendidikan, pihak orang tua antusias dengan adanya program ini. Ketua Komite SDN Madani Palu, Dr Sahrul Saehana MSi mengatakan, bahwa program ini patut diapresiasi jika sudah berjalan. Karena dengan makanan bergizi, maka tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa lewat asupan gizi seimbang serta pengentasan stunting juga dapat dengan mudah terwujud.
“Kami orang tua sangat bersukur, bila program ini benar-benar diberikan kepada para siswa. Tapi memang orang tua juga belum dapat informasi detail, apakah seluruh siswa di Kota Palu dapat porsi makan bergizi gratis ini, atau hanya beberapa sekolah saja,” ucapnya.
Dia pun berharap, jika benar-benar makan gratis bagi siswa ini terwujud, maka tidak hanya gratis dan bergizi saja, namun dari segi kesehatan dan higienitasnya juga harus terjaga.
Dan hal tersebut harus menjadi jaminan dari pihak-pihak yang diberikan tanggungjawab dalam hal penyaluran program ini. Salah satu orang tua siswa, Rudi Adityiawan berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan Juknis sebagai pedoman resmi pelaksanaan. “Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan tentu harus dilibatkan, dikarenakan berkaitan dengan gizi dan tentunya pengawasan,” pungkasnya. (ril/who/agg)