PALU – Debat pasangan calon (Paslon) walikota dan wakil walikota (Pilwakot) Palu 2024 yang digelar KPU Kota Palu, Senin malam (21/10/2024) saling adu gagasan dan pertanyaan kepada masing-masing paslon.
Menariknya dalam sesi tanya jawab calon walikota nomor urut 03 Wartabone menanyakan kepada calon walikota 02 Hadianto Rasyid terkait pembangunan Mall Tatura Palu yang tidak dilanjutkan, sementara ada dana asuransi sekitar Rp 85 miliar ?
Menurut Wartabone, status pembangunan Mall Tatura belum jelas dan belum terealisasi meskipun Pemerintah Kota Palu menerima dana asuransi sebesar 87 Miliar sebagai kompensasi pasca bencana tahun 2018 silam.
Saat menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wartabone menyampaikan analisisnya bahwa di tahun 2024, gaji petugas Padat Karya seharusnya sudah mencapai 3 juta rupiah, apabila pembangunan Mall Tatura dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dijalankan.
Kenapa Mall Tatura tidak lanjut, sementara informasi yang didapatkan uang asuransi Mall Tatura 87 miliar ?
Menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 03 terkait pembangunan Mall Tatura, Hadianto Rasyid mengungkapkan, sebelum dia dilantik menjadi walikota Palu, dana asuransi yang dimaksud sudah habis dan bukan dia yang menghabiskan. “Sebelum saya dilantik jadi walikota dana asuransi 87 miliar itu sudah habis. Jadi ditanyakan ke (walikota) yang sebelumnya,” ujar Hadianto Rasyid.
Kemudian kata Hadianto Rasyid, untuk membangun Mall Tatura itu butuh dana sekitar Rp 500-an miliar, APBD Kota Palu cuma Rp 1,2 triliun. Saat itu masuk pasca gempa, pasca covid-19, pertanyaannya kemudian apakah hal itu (Mall Tatura) menjadi prioritas?
“Jadi kalau misalnya kita pinjam untuk Mall Tatura di 2023, maka di 2024 ini dana tersebut harus dikembalikan,” ujar Hadianto.
Apakah jika terpilih untuk periode kedua akan memprioritaskan pembangunan Mall Tatura atau tidak. Namun menurutnya, saat ini prioritas bagi pemerintah Kota Palu adalah perbaikan infrastruktur pasca gempa dan penguatan ekonomi pasca covid-19.
“Kita pastikan dulu bahwa kondisi ekonomi kita stabil, masyarakat betul-betul mendapatkan asupan yang baik dari pemerintah, dan kemudian pemerintah tumbuh juga menjadi pemerintah yang betul-betul sehat,” kata Hadianto.
Kemudian lanjutan sesi pertanyaan dari paslon nomor urut 1 Hidayat-Andi Nur B Lamakarate menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 Hadianto-Imelda. Hidayat mengajukan pertanyan sembari memperlihatkan kertas iuran sampah tahun 2024. Menurut Hidayat seharusnya tidak boleh dilakukan, karena menurutnya saat ini sudah menggunakan digitalisasi. “Ini sebenarnya melanggar, harusnya sudah menggunakan digitalisasi,” katanya.
Pembayaran iuran sampah harus dari Dispenda dengan menggunakan surat setoran retsibusi daerah. Apakah dengan model iuran sampah menggunakan kertas bisa dijamin setorannya tidak menjadi pungli ? “Ini bisa mengarah ke pungli, apakah ini bisa dijamin semua masuk ke Dispenda,” katanya.
Menjawab pertanyaan dari calon walikota nomor urut 1 Hidayat, Hadianto Rasyid mengatakan, sebenarnya untuk urusan teknis seperti itu bukan urusan walikota, tapi urusan dari dinas terkait. Menurut Hadianto tidak ada yang dilanggar dari kartu iuran, kartu iuran itu adalah kartu kontrol yang diberikan oleh dinas lingkungan kepada masyarakat sebagai OPD pengampuh atas retribusi kebersihan. “Coba tunjukkan aturan yang mana yang dilanggar ? Walikota tidak ngurin urusan teknis yang di bawah,” jelasnya. (ron)