DONGGALA – Sejak diresmikan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin Kawasan Pangan Nasional (KPN). Bertempat, Desa Talaga Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Rabu, (4/10/2023) lalu, progres KPN menjadi pertanyaan warga.
Salah seorang warga yang masuk dalam pengurus koperasi di salah satu Desa di wilayah KPN Donggala kepada Radar Sulteng mengaku, setelah peresmian KPN oleh Wapres Ma’ruf Amin dan dilakukan penananam 10 buah durian, sekarang tidak jelas penanaman bibit yang dijanjikan. Malahan durian yang ditanam Wapres saat peresmian sekarang malah mati. “Saat itu kan katanya ada disiapkan 16 ribu bibit durian yang akan ditanam. Yang ditanam waktu Wapres datang itu ada 10 pohon, itupun kena panas matahari sekarang mati,” ujarnya.
Selain itu juga 10 unit alat pertanian yang akan diserahkan ke kelompok warga, sampai dengan saat ini alat yang dijanjikan itu tidak tahu dimana. “Itu juga yang mengherankan, bagaimana sebenarnya keadaan ini,” katanya.
Bahkan dia mengaku sudah menyampaikan ke Kepala Desa bahwa jalan yang ke wilayah KPN itu bukan pembukaan jalan baru, tapi merupakan jalan desa. Kenapa harus menggunakan jalan desa, tidak membuat jalan lain. “Jalan desa berarti pakai uang desa, sementara jalan ke wilayah KPN kan ada anggarannya sendiri. Rencana pembangunan jalan ke KPN sekitar 26 kilo meter. Itukan program pusat harusnya buat jalan sendiri ke wilayah KPN, bukan pakai jalan desa,” ujarnya.
Dengan menggunakan jalan Desa, seakan-akan proyek jalan ke wilayah KPN merupakan jalan yang mereka buat. Jalan Desa yang ditempel digunakan menjadi jalan KPN dan tidak membuat jalan lain. Belum lagi sertifikat 400 sertifikat yang dijanjikan juga belum ada. Begitu juga dengan alat pertanian. “Jalan yang digunakan sekarang ini adalah jalan Desa, jadi pertanyaan apakah ada ganti ruginya atau seperti apa? sampai sekarang tidak jelas dimana 16 ribu bibit durian yang dijanjikan. Ada juga 10 unit alat pertanian tidak ada diberikan di desa kami,” bebernya.
Ditambahkannya, untuk pemuatan kayu dari kawasan pembersihan lahan KPN yang dilakukan oleh Perusda awalnya disampaikan akan diberikan retribusi ke Desa, tapi sampai saat tidak jelas juga, sementara pengangkutan kayu jalan terus. “Setelah diresmikan Wapres, sampai sekarang tidak jelas apa yang dikerja,” pungkasnya.
Sekretaris Pelaksana Tim Transisi Pembangunan KPN Sulteng, yang juga Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, Muhammad Ridha Saleh yang dihubungi Radar Sulteng melalui telepon membantah jika progres KPN tidak berjalan.
Menurutnya, saat ini sedang dilakukan pembersihan sekitar 100 hektar lahan dari 800 hektar lahan yang disiapkan. Selain itu juga sudah dilakukan penanaman jagung, kacang. Proses penanaman dibantu dari pihak TNI. “Jadi sudah ada penanaman jagung, kacang dan semua tanaman subur, hasilnya bagus,” ujarnya.
Terkait penanaman bibit durian Ridha Saleh mengakui, jika saat ini belum pada penanaman bibit durian dan itu merupakan program jangka panjang. Ditanya terkait pemberian 10 unit alat pengolahan pertanian ? Ridha Saleh juga mengaku sudah diambil dan diserahkan kelompok tani masing-masing.
Sementara untuk jalan ke lokasi KPN memang merupakan jalan kebun dan merupakan hasil kesepakatan dengan warga dan desa. Dulunya jalan tersebut hanya 3 kilo meter dan belum dispal hotmix dan saat ini sudah diaspal sekitar 9,8 kilo meter dan akan dilanjutkan menjadi lingkar sekitar 16 kilo meter.
Untuk pihak Perusda sendiri beroperasi dengan memanfaatkan pengangkutan kayu dari hasil pembersihan lahan KPN. Pengangkutan kayu yang dilakukan Perusda memiliki izin lengkap dan membayar PSDHR (Provisi Sumber Daya Hutan). Selain itu ada kontribusi ke desa melalui BUMD. “Tidak benarlah kalau progres PKN disebut tidak berjalan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Wapres telah meresmikan KPN yang turut didampingi Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan beberapa deputi dari kementerian terkait.
Juga dihadiri Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, Forkompinda Provinsi Sulteng di antaranya, Sekdaprov Novalina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh, , Bupati Donggala, Forkompinda Kabupaten Donggala, Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sulteng dan Kabupaten Donggala dan pejabat terkait lainya.
Wapres Wapres berharap dengan adanya KPN kiranya dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang di dekat lokasinya khususnya di Sulteng. Perlunya pembangunan infrastruktur guna mendukung distribusi pangan ke IKN, seperti jalan dan jembatan dari daerah penghasil pangan ke pelabuhan, maupun infrastruktur transportasi laut,
“Guna mendukung pembangunan Kawasan Pangan Nusantara, Saya minta semua pihak dapat bekerja sama dan bersinergi untuk mendukung suplai pangan di IKN.”tegas Wapres dalam arahannya. (ron)