Soal Mandeknya Proyek Strategis Nasional Rp 212 Miliar, Bendungan Lampasio
TOLITOLI-Nyaris hampir 6 tahun digarap, Proyek Strategis Nasional pembangunan Bendungan Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, hingga kini belum juga berfuungsi.
Boro-boro air mengalir sampai jauh, salah satu proyek nasional yang dikerjakan oleh PT. Brantas malah diduga bermasalah, alias mandek.
Menanggapi serius persoalan ini, Ketua Lakpesdam NU Tolitoli Fahrul Baramuli meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) III Sulawesi Tengah agar bertanggung jawab atas tidak berfungsinya saluran bedungan di Kecamatan Lampasio.
Proyek dengan sumber dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) ini, dalam proses pekerjaannya diduga telah menambah tingkat kesulitan masyarakat atau petani yang tersebar di Desa Salugan, Desa Sibea, Desa Janja dan Desa Oyom, Kecamatan Lampasio.
Ribuan petani mengadu dan mengaku merasa sangat rugi, lantaran areal sawah sudah 6 tahun terbengkalai begitu saja, atau tidak produktif.
“Dampaknya itu loh, kesejahteraan petani menurun drastis, ekonomi sulit, semua akibat pembangunan proyek tersebut. Karena itu kami meminta BWS bertanggungjawab atas persoalan ini,” tegas Fahrul Baramuli, aktivis muda Nahdlatul Ulama, Selasa (03/10/2023).
Lanjut Fahrul, Bendungan lampasio merupakan program strategis nasional Presiden Joko Widodo yang seharusnya membawa dampak baik bagi masyarakat Kabupaten Tolitoli, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Tapi nyatanya di lapangan realisasi berbeda, jauh panggang daripada api. Dan dari kajian kami, jika proyek tersebut berjalan sesuai harapan, maka bendungan akan mampu mengairi lahan sawah seluas 3.286,07 hektare (Ha).
Dimana proyek tersebut terbagi atas pembangunan Induk seluas 141.24 Ha, SS-Salugan seluas 1.174.40 Ha, SS-Sibea seluas 225.50 Ha, SS-Kompi seluas 1.744.93 Ha, sehingga total pembangunan seluas 3,286.07 Ha.
Nah, di dalam perjalanannya diketahui ada satu saluran yang dikenal masyarakat sebagai Saluran Kompi Janja ternyata tidak terbangun dari rencana 1.744.93 Ha. Saluran tersebut sama sekali tidak dibangun.
Kemudian, saluran Salugan 1.174.40 Ha hanya terbangun kurang lebih 822.20 Ha, yang tentu makin berdampak pada capaian target dan melunturkan harapan masyarakat Lampasio khususnya petani sawah yang sampai saat ini sudah memasuki tahun 2023 belum juga melakukan penanaman padi.
Kemudian dari sisi pekerjaan, Kementerian PUPR di beberapa media online mengklaim bahwa, pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Bahkan, pada tembok bendungan, tertulis bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan luas lahan 3.286.07 Ha.
Pertanyaannya, kata Fahrul menambahkan, bagaimana mungkin itu dilaksanakan seluas 3.286.07 Ha, sedangkan saluran kompi sebesar 1.744.93 Ha tidak terbangun. Selain itu, jika volume pekerjaan untuk saluran wilayah Kompi Janja dan sebagian wilayah Salugan tidak terbangun, lalu dananya kemana? Sementara, hasil konfirmasi kami pekerjaan tersebut sudah 100 persen dibayarkan ke pihak perusahaan yakni PT. Brantas selaku pelaksana proyek.
“Kami minta BWSS III jangan main-main, nasib petani Tolitoli dipertaruhkan, petani berharap manfaat dari bendungan tersebut. Ini sangat mengkhawatirkan, sawah tidak produktif selama 6 tahun, dan pasti berdampak lahan pertanian sawah dan kesejahteraan petani. Kami, Lakpesdam NU akan melaporkan masalah ini ke Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, melalui PWNU wilayah.
Program strategis nasional Bendungan Lampasio kami anggap gagal,” kritiknya.
Selain telah berkomunikasi dengan Ketua PWNU Sulteng agar persoalan ini disampaikan langsung ke Wapres saat berkunjung ke Palu, Lakpesdam juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjuti persoalan ini.
“Dalam waktu dekat, kami akan menyurat ke Kejagung dan KPK terkait carut-marutnya proyek pembangunan Bendungan Lampasio senilai Rp 212,3 miliar.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tolitoli Jemmy Yusuf juga menekankan hal yang sama. “Kami di DPRD juga meminta BWS Sulteng agar segera menyelesaikan proyek Bendungan Salugan Kecamatan Lampasio, hingga tuntas, sesuai instruksi Presiden Jokowi dalam penanganan Proyek Strategis Nasional di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tolitoli.
“Dari hasil pemantauan kami di lapangan, dari 3 saluran bendungan ternyata masih ada 1 saluran belum diselesaikan, yakni di wilayah Janja Kompi yang targetnya mengairi sawah seluas 1.700 hektare dari 3.268 hektare kemampuan bendungan.
Lanjut Jemmy, bendungan yang dibangun sejak 2017 hingga 2023 dan belum juga difungsikan ini, tentu saja membuat para petani merugi besar. Sebab, aktivitas dan produktivitas sawah ikut terhenti akibat proyek tersebut. Dan setelah ada klaim selesai, ternyata bendungan juga tidak bisa difungsikan.
“Semua curhat dan keluhan masyarakat dan petani kepada DPRD menjadi atensi serius kami, dan kami meminta BWS Sulteng bertanggungjawab. Harapan kami, program strategis nasional yang bertujuan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta menjadi perhatian serius Presiden Jokowi, sampai pula ke Wakil Presiden yang berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah,” harapnya.(dni)
