MORUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait penggunaan dana Bansos Covid-19 dan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2022.
Agenda itu dikemukakan Ketua DPRD Morut Hj Warda Dg Mamala usai menghadiri rapat dengar pendapat yang diajukan Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan Kabupaten Morowali Utara, Kamis (12/10) sore.
“Besok kita laksanakan rapat pembentukan panitia khusus . Jadi ada dua tim, pertama pansus soal bansos Covid-19 dan kedua pansus soal dana PEN,” tegas Warda, merespon awak media yang menanyakan hasil rapat dengar pendapat DPRD bersama aliansi tersebut.
Warda menjelaskan pansus dana Bansos Covid-19 pernah diagendakan DPRD Morut. Namun wacananya batal atas penolakan beberapa fraksi saat itu.
“Bukan hanya batal, bahkan SK saya sebagai tim pansus saat itu dirobek,” katanya.
Warda lantas menegaskan wacana pansus ini murni permintaan masyarakat. Karena itu, ia mengaku tidak punya tendesius dalam persoalan ini.
“Ada aliansi masyarakat yang mendesak kami membentuk tim pansus. Kita harus merespon. Jadi bukan karena saya baru jadi ketua DPRD ya, sebab ini murni persoalan lama yang belum sempat ditangani,” tandasnya.
Sementara itu penanggung jawab Aliansi Rakyat Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Burhanuddin Hamzah dalam tuntutannya meminta aparat penegak hukum baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan untuk segera mengusut dan memeriksa pihak terakit atas penggunaan dana PEN yang menjadi penguatan APBD Morut 2022 dengan anggaran Rp200 miliar rupiah untuk pembangunan jalan, rumah sakit, puskesmas, dan pustu.
Aliansi ini juga meminta APH untuk mengusut dan memeriksa proses pembangunan rehabilitasi rumah jabatan Bupati tahun 2021 yang diduga melanggar mekanisme pengganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang nilainya kurang lebih Rp2 miliar rupiah yang tertuang dalam KUA-PPAS RAPBD Perubahan serta pengusutan penggunaan dana Bansos Covid-19 pada Dinas Sosial Morowali Utara.
“Kami mendesak DPRD Morowali Utara untuk segera membentuk Pansus agar persoalan-persoalan yang kami sampikan terang benderang adanya, siapa-siapa yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegas Burhanuddin. (ham)