PALU – Pekebun kelapa sawit memegang peran krusial dalam lanskap industri sawit di Indonesia. Sebagai ujung tombak sektor ini, kualitas dan kecakapan para pekebun menjadi faktor utama yang menentukan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan sawit di tanah air.
Untuk mendukung peningkatan kualitas tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian meluncurkan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit.
Program ini bertujuan memberikan pelatihan teknis dan manajerial kepada para pekebun di berbagai daerah penghasil sawit di Indonesia. Salah satu pelatihan yang diadakan dalam rangka program ini adalah Pelatihan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Angkatan III yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara.
Bertempat di salah satu Hotel di Kota Palu, pelatihan akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 19 hingga 22 Agustus 2024. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, baik dalam bentuk teori maupun praktik.
Di kelas, mereka mempelajari berbagai aspek seperti kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana, penanganan infrastruktur kebun, pengelolaan tata air, penggunaan alat dan mesin pertanian, serta penanganan limbah B3.
Tak hanya teori, peserta juga diajak untuk langsung mempraktikkan materi tersebut di lapangan, didampingi oleh para pengajar dan narasumber berpengalaman di bidangnya.
Pimpinan Pelatihan PT LPP Agro Nusantara, Pujangga Yultama Tigana mengatakan tujuan dari pelatihan ini, yaitu untuk memberikan pemahaman perihal standar sarana dan prasarana untuk mendukung operasional perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan.
Dalam pelatihan ini, Pujangga menyebutkan ada sekitar 94 peserta yang berasal dari Kabupaten Morowali sebanyak 59 peserta dan Mororwali Utara sebanyak 35 peserta.
“Untuk program latihan ini terdiri dari berapa tahapan, yang dilaksanakan selama 4 hari dan akan ada delapan materi yang akan disampaikan,” bebernya.
Sementara itu, Dr Ir Simpra Tajang, MSi yang mewakili Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, berharap agar para petani ataupun pekebun kelapa sawit untuk lebih serius dalam menyikapi permintaan-permintaan pemerintah pusat, utamanya dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan saran dan prasarana.
“Karena kalau bapak ibu, tidak merespon maka kita akan disabet oleh orang lain,” ucapnya.
Simpra Tajang, menekankan pentingnya pelatihan ini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para pekebun mengenai praktik-praktik terbaik.
“Secara praktik, pekebun tentu sudah memiliki kemampuan yang biasanya diturunkan atau dilihat dari praktik pekebun lain. Tetapi praktik yang baik dan tepat belum tentu dimiliki. Praktik-praktik baik inilah yang menjadi sasaran pelatihan ini. Supaya pekebun tidak hanya menjalankan kebiasaan, tapi memahami hal apa yang sebaiknya dilakukan untuk memaksimalkan fungsi lahan,” ujar Simpra.
Program pelatihan yang diselenggarakan BPDPKS dan Ditjenbun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Pada tahun 2024, BPDPKS dan Ditjenbun melaksanakan total 11 jenis pelatihan yang diikuti oleh 6.437 peserta dari 14 provinsi di Indonesia. Program ini menggandeng 15 lembaga pelatihan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial pekebun.
Sebagai salah satu penyelenggara, LPP Agro Nusantara dipercaya melaksanakan 43 judul pelatihan dengan 11 jenis pelatihan, yang mencakup 7 provinsi di Indonesia. Dengan total peserta mencapai 1.339 orang atau 21% dari total peserta program, LPP Agro Nusantara berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit. (*/win)