PALU – Pasca gempa bencana alam yang melanda tiga daerah salah satunya Kota Palu, kemudian disusul dengan pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Palu itu harus juga memperhatikan ekonomi rakyatnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palu, Andi B Lamakarate yang juga bakal calon Wali Kota Palu mengatakan, pemerintah saat ini lebih melihat bagaimana alokasi dana dari pusat, DAK, DAU, bisa dikelola, diserap untuk pembangunan fisik kota, tanpa focus mementingkan ekonomi rakyat. “Pembangunan fisik, infrastruktur di Kota Palu itu perlu, tapi perlu dipikirkan ekonomi rakyat,” ujar Andi Lamakarate di kantor DPC Gerindra Kota Palu, Senin (26/2/20234.
Andi Lamakarate, mencontohkan membangun industri, industri itu tidak perlu industri pabrik besar, home industri misalnya yang perlu pendampingan pemerintah. Dengan strategis yang dimiliki wilayah Kota Palu ini bisa menjadi industri dan logistik, sebagai penunjang kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu di Kota Palu juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang belum maksimal di kelola, padahal KEK itu ditetapkan bukan Perwali, Pergub tapi Perpres. Ini perlu menjadi perhatian untuk peningkatan investasi. “Sesuai tagline saya Kota Palu Kota Industri dan Kota Logistik tentu dengan memberi perhatian pada industri tentu membantu ekonomi rakyat dan bisa membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.
Jika masyarakat Kota Palu hanya berharap pada lapangan kerja yang ada di luar Kota Palu seperti di wilayah Morowali, apakah tenaga kerja dari Palu harus ditransfer semua ke Morowali. Kalau seperti itu siapa lagi yang akan tinggal dan bekerja di Kota Palu. “Kita hanya mentransfer tenaga kerja, tapi tidak membehani untuk membuka lapangan kerja. Data statistik tingkat pengangguran di Kota Palu 6 persen. Bukan saya yang ngomong tapi ini berdasarkan data statistik,” tandasnya.
Menurut Andi Lamakarate, berkreasinya kepala daerah itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terjadi sekarang untuk urusan bersih-bersih kota saja harus ada rakyat yang terbebani, urus keindahan harus ada rakyat yang terbebani. “Pemerintah harusnya ada pandangan lain untuk menyentuh kekurangan yang ada, bukan harus mengorbankan rakyat yang lain,” pungkasnya.(ron)
