PALU – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulteng Yuni Wibawa mengatakan, ekonomi Sulawesi Tengah selama kuartal III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08% (yoy), menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Papua Barat.
“Secara qtq, ekonomi sulteng tumbuh 5,37% dari Q2 2024. Peningkatan ekonomi Sulawesi Tengah ditopang oleh Net Export dengan share-to-growth sebesar 5,13%,” kata Yuni Wibawa pada Konferensi Pers APBN Regional Sulteng periode November 2024, Kamis (28/11/2024) di Aula Kanwil DJPb Sulteng.
Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Sulteng. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulteng terhadap perekonomian Nasional sebesar share 1,72% pada Q3 tahun 2024, dan juga share sebesar 23,8% terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.
“Kinerja Pendapatan Negara Regional Sulteng mencapai 80,1% dari Target 2024. Realisasi kumulatif pendapatan Negara hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp10,64 triliun dengan kenaikan sebesar 24,16% (yoy). Kinerja penerimaan pajak dalam negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki andil signifikan dalam pertumbuhan pendapatan Negara,” jelas Yuni Wibawa.
Dijelaskannya, sampai dengan 31 Oktober 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran 6,82% yoy, ditopang oleh peningkatan realisasi TKD (11,4% yoy). Secara data, realisasi BPP sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif sekitar 0,09% karena pagu 2024 memang lebih rendah daripada pagu BPP 2023.
Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja pegawai sebesar Rp2,87 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,36 triliun. Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat.
“Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp15,49 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum,dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa,” tambah Yuni Wibawa.
Yuni mengungkapkan, APBN berkomitmen dalam mendukung program kinerja pemerintah baru dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi,” tutupnya.(*/acm)