PALU–Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardikas) ke-60 tahun 2024 ini, mestinya menjadi
kesempatan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mengevaluasi terhadap program-programnya di bidang Pendidikan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH, mengatakan ada banyak deretan catatan evaluasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulteng kepada Gubernur, dalam rekomendasi LKPj yang dibacakan dalam Paripurna, Senin 30 April 2024.
“Namun secara khusus, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan, semoga bisa didengar oleh pemerintah provinsi Sulteng,”kata Bunda Wiwik, sapaan akrabnya.
Menurut anggota DPRD Sulteng berlatarbelakang bahkan sampai saat ini masih berstatus
guru ini, bahwa sungguh ironis, Gubernur Sulawesi Tengah mencanangkan program untuk
Sulteng Maju, tapi di sisi lain tidak didukung oleh program di bidang peningkatan Sumber
Daya Manusia yang mumpuni.
“Beberapa waktu lalu, kami di DPRD Sulteng sempat dibuat tercengang, Ketika Dinas
Pendidikan melaporkan sendiri bahwa serapan anggaran baru mencapai di bawah 30 persen. Walaupun kemudian katanya data itu salah ketik, tapi sampai sekarang kami belum terima update data, berapa sebenarnya serapan anggaran Dinas Pendidikan,”katanya.
Olehnya itu, dalam rekomendasi Pansus LKPj, kepada Gubernur diharapkan dapat
mengevaluasi dinas-dinas yang jumlah serapan anggarannya di bawah 50 persen.
Salahsatunya adalah Dinas Pendidikan.
Selain itu, yang menjadi sorotan adalah pemerataan bantuan ke sekolah-sekolah negeri.
Dari hasil telaah Pansus LKPj, diperoleh data bahwa ada salah satu sekolah negeri di
Kota Palu, yang mendapatkan bantuan sampai lebih dari delapan paket dengan nilai yang
lumayan.
“Ironinya ada SMK Negeri di Luwuk, yang kondisi jauh memprihatinkan, tapi justru tidak
mendapatkan bantuan. Ini masih sesame sekolah negeri saja, kayak ada kesan diskriminasi. Belum lagi kalau bicara soal perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,”katanya.
Olehnya itu, Fraksi PKS kata Bunda Wiwik, berharap di momen Hardiknas tahun ini,
pemerintah provinsi bisa melakukan evaluasi kembali terhadap masalah Pendidikan.
“Sebab Pendidikan masa kini, adalah gambaran kondisi bangsa di masa depan,”tandasnya.
(*/mch)
