PALU – Pemerintah Kota Palu yang sedang melakukan sosialisasi terkait dengan penindakan perparkiran ternyata mendapatkan kritikan dari Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Ahcmad Alaydurs. Yang mana pihaknya menyampaikan bahwa sebelum melakukan penertiban parkiran di tepi jalan, seharusnya lebih dulu membenahi sistem perparkiran di lingkupnya, seperti parkiran di RSUD Anutapura.
Sebab Ahcmad menganggap, RSUD Anutapura adalah cerminan semrawutnya perpakiran di Kota Palu. Sebab pasca bencana, sistem perpakiran di rumah sakit tersebut tidak tertata dengan baik.
“Pasca bencana yang namanya parkir di RSUD Anutapura semrawut. Sekarang RSUD Anutapura ada gedung baru yang sebentar lagi diresmikan, tapi yang lebih mengherankan gedung baru di bangun, sementara lahan parkir tidak ada. Ini perencanaannya bagaimana,” terangnya.
Ahcmad mengakui tidak melihat pembangunan basement untuk perparkiran di RSUD Anutapura, jika hal tersebut diterapkan bisa untuk mengatur lokasi parkir rumah sakit. Sehingga kata Ahcmad, dalam proses penertiban parkir, Pemerintah Kota Palu harus sejalan dengan upaya pembenahan di lingkungannya terlebih dulu. “Pemerintah tegas bicara soal parkir, sementara di lingkupnya sendiri semrawut,” tegas Achmad.
Senada dengan hal itu, anggota DPRD Kota Palu dari komisi bidang Pembangunan, Muslimun juga mengaku, pengelolaan parkir di RSUD Anutapura harus dievaluasi. Keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan tidak memberi dampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data, Muslimun menjelaskan pihak ketiga pengelola parkir di RSUD Anutapura hanya mampu menyetor Rp 600 juta pertahun. Angka tersebut dianggap terlalu kecil jika dilihat perputaran kendaran yang keluar masuk di rumah sakit setiap harinya.
“Prinsipnya pengelolaan parkir di rumah sakit perlu dievaluasi kembali oleh pihak rumah sakit selama di pegang oleh pihak ke 3 tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi BLUD rumah sakit, sehingga ada perbaikan kedepannya agar pengelolaan lebih baik. Apakah langsung ke Dishub atau mencari pengelola parkir yang lebih profesional dan memiliki target yang jelas bagi kemajuan Kota Palu,” ujarnya. (who)