PALU – Anggota DPRD Kota Palu Fraksi PKB, Moh Nasir Dg Gani telah meluncurkan program baru yang bernama Program Sahabat, yang ditujukan bagi masyarakat di Kecamatan Palu Barat dan Ulujadi. Program ini diluncurkan pada saat ia melakukan reses atau jaring aspirasi di Kelurahan Donggala Kodi dan Kelurahan Ulujadi pada tanggal 15 Maret 2023 yang lalu.
Program Sahabat ini berupa peminjaman meja dan kursi secara gratis di empat titik yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat saat membuat hajat ataupun mengalami musibah duka. Nasir menjelaskan bahwa kursi dan meja ini hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki kartu sahabat, dan masyarakat yang lain dapat memperoleh kartu tersebut dengan menyetorkan fotocopy KTP.
“Kursi plastik dan meja ini khusus warga yang punya kartu sahabat. Masyarakat yang lain juga bisa mendapatkan kartu sahabat dengan menyetorkan fotocopy KTP,” ujarnya.
Menurut Nasir, program ini dibuat karena biaya peminjaman kursi cukup besar, sehingga kursi gratis ini dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat. Ada empat titik yang disediakan untuk peminjaman kursi gratis yaitu di Jalan Bayam, jalan Sungai Bongka, di Sungai Lompi, dan di Jalan Manggis II.
Nasir memastikan bahwa peminjaman kursi gratis ini akan berlanjut meskipun ia tidak menjabat sebagai anggota DPRD lagi. Selama reses tersebut, Nasir juga mempersilahkan warga untuk menyampaikan aspirasi dan saran mereka. Dia berjanji bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dia sampaikan ke pemerintah kota melalui dinas terkait. “Kalau pun saya tidak terpilih lagi ini tetap akan berjalan,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, beberapa warga meminta bantuan tenda berjualan dan bantuan modal usaha. Warga juga meminta penjelasan terkait mekanisme jika ingin meminta bantuan modal ke Pemkot Palu. Nasir menyatakan bahwa ia siap untuk mengawal proposal yang dibuat oleh masyarakat jika ada permohonan bantuan usaha, agar proposal tersebut tidak salah tempat.
Nasir juga menegaskan bahwa sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Kota Palu, tugasnya adalah mengawal aspirasi masyarakat dan bukan memberikan bantuan secara langsung. Aspirasi masyarakat yang disampaikan nantinya akan disampaikan ke dinas-dinas terkait untuk diproses lebih lanjut.(who)
