PALU – Tim Pemantau dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan pengecekan secara langsung kesiapan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November mendatang, di Sulawesi Tengah. Tim dari Kemenkopolkam ini, diketuai Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan (Wiltas) dan Tata Ruang Kemenko Polkam, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Totot Gumulyo.
Tim Pemantau Kemenko Polkam, mengawali kunjungannya ke Sulawesi Tengah dengan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024, Jumat (22/11/2024). Rapat yang digelar di ruang teleconference Kantor Gubernur Sulawesi Tengah ini dipimpin Asisten I (Satu) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Dr Fahrudin D Yambas berlangsung secara Daring (dalam jaringan) maupun Luring (luar jaringan). Diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara pemilu dan TNI/Polri se Sulawesi Tengah.
Berbagai permasalahan jelang pelaksanaan Pilkada serentak, dipaparkan sejumlah daerah dalam kegiatan ini. Salah satunya, terkait letak geografis beberapa wilayah yang menjadi hambatan dalam distribusi logistic seperti yang berada di wilayah Morowali Utara.
Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan helicopter maupun dikirim lebih dahulu ke wilaya-wilayah yang sulit dijangkau. Karawanan terkait politisasi SARA juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, termasuk keterlambatan honorarium anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
Namun secara umum, seluruh daerah menyampaikan bahwa hingga saat ini situasi masih terbilang aman dan kondusif.
Kepada wartawan, Laksma Totot menegaskan, bahwa apa yang disampaikan sejumlah daerah maupun penyelenggara Pemilu, telah didengar dan akan menjadi konsen pihak Kemenko Polkam, karena juga berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan secara nasional.
“Terkait hal-hal yang disampaikan dalam rapat, kita berupaya memediasikan. Untuk keterlambatan honor, itu terkait aturan keuangan, tapi jangan sampai menjadi gangguan dan kendala. Untuk itu harus bisa diselesaikan secepatnya,” ungkap Asisten Deputi.
Lebih jauh disampaikan Ketua Tim Pemantau, pihaknya ditugaskan untuk melakukan pemantauan Pilkada 2024 di Sulawesi Tengah hingga pasca perhitungan suara di laksanakan. Menteri Koordinator Polkam, kata dia telah membuat desk koordinasi Pilkada serentak yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga serta satu lembaga eksternal yaitu Perludem.
“Desk ini dibuat memang untuk menyukseskan Pemilu, sesuai yang kita harapkan. Keberadaan kami, memang untuk mengawal Pemilu ini sesuai dengan rule (aturan) yang ditetapkan. Pemerintah tidak punya kepentingan politik apapun dalam Pilkada,” tegasnya.
Adapun rapat koordinasi yang digelar ini kata dia, agar Tim Pemantau bisa mendapat gambaran tentang apa-apa saja yang menjadi kendala jelang pemungutan suara. Langkah-langkah antisipasi pun akan dibuat. Untuk itu lah kata dia, aparat pemerintah daerah, TNI/Polri juga harus benar-benar netral dalam pelaksanaan Pilkada kali ini.
“Aparat pemerintah, TNI/Polri bekerjasa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dan wajib mendukung pelaksanan penyelenggaraan ini agar berjalan sukses,” pinta jenderal bintang satu ini.
Dia juga berpesan, agar seluruh masyarakat termasuk tokoh masyarakat, agar menjaga kondusifitas seluruh tahapan Pilkada sesuai yang diharapkan berjalan aman dan damai. Masyarakat juga diminta agar ikut melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada.
“Akhirnya, hasil apapun itu adalah keadilan yang kita kawal bersama. Media juga tolong sampaikan berita yang akurat dan tidak ikut menyebarkan berita hoax dan juga berita yang disajikan tidak berpihak ke salah satu Paslon saja. Mari jaga bersama pesta demokrasi ini, sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak dan berkualitas,” tandas Totot. (agg)
 melakukan pengecekan secara langsung kesiapan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November mendatang, di Sulawesi Tengah){kind=link}