Oleh : Hasanuddin Atjo *)
TINGGAL menghitung bulan, Ibukota negara akan berpindah secara resmi dari Jakarta di pulau Jawa ke Panajam Paser Utara di Kalimantan Timur, dan diberi nama Ibukota Nusamtara IKN.
Upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan RI ke 79 direncanakan dilaksanakan di istana negara kepresidenan. Bahkan sebelun perhelatan itu, presiden Joko Widodo sudah akan berkantor di IKN.
Persiapan persiapan untuk hal itu mulai dilakukan. Dan salah satunya adalah rakornas antara Badan Otorita Ibukota Negara OIKN, dengan seluruh gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia termasuk gubernur Rusdy Mastura ikut hadir.
Rakor dihelat Kamis, 14 Maret 2024, dan bertempat di hotel Kempinski Jakarta mengusung tema “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua”.
Pembicara pada kegiatan itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, beserta Kurator IKN, Ridwan Kamil.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa pertemuan antara Pemerintah Daerah dan KL, Kementerian/Lembaga dalam rakornas ini dapat membangkitkan gairah untuk mewujudkan nusantara sebagai salah satu tonggak menuju ndonesia Emas, 2045
Lebih lanjut dikatakan bahwa kolaborasi dan sinergitas antar lembaga menjadi kunci sukses mewujudkan peradaban baru yang akan berdampak positif bagi kemajuan Tanah Air yang saat ini sedang menghadapi arus perubahan yang dinamis.
Membangun IKN tidak sekadar membangun infrastruktur dan fasilitas pemerintah semata. Namun merupakan langkah transformasi untuk membuat peradaban baru, perkenalkan budaya kerja baru, pola pikir baru dan basis ekonomi baru di Indonesia.
Menurutnya lagi, pembangunan IKN sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa.
Mewujudkan hal itu, diperlukan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan sesuai roh tatakelola pemerintah yang baik dan pada saat ini sedang berupaya menuju ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya Ridwan Kamil eks gubernur Jabar dan diamahkan sebagai kurator IKN memberi penjelasan, IKN dirancang bisa menampung manusia hingga 5 juta orang. Jakarta pada saat ini, mencapai sekitar 12 juta orang melebihi kapasitasnya.
Berkaitan dengan kepindahan itu, maka kebutuhan pangan, air bersih, tenaga trampil pada berbagai bidang dan kebutuhan lainnya dipastikan meningkat secara signifikan. Dan ini jadi salah satu tujuan pindahnya ibukota negara agar terjadi pemerataan.
Sejumlah kabupaten dan kota di wilayah pulau Kalimantan dan Sulawesi diharapkan bisa menjadi penyangga, dan harus bersaing agar nantinya menjadi penyangga utama. Kreatifitas masing masing daerah menjadi kunci penentu.
Wilayah yang berada di pesisir selat Makassar maupun laut Sulawesi menjadi daerah yang strategis sebagai penyangga IKN di luar pulau Kalimantan, seperti kab Pangkep, Barru , Parepare dan Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
Kemudian di Sulawesi Barat dimulai kabupaten Polewali Mamasa, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Selanjutnya wilayah Sulawesi Tengah adalah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol.
Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara juga berpeluang menjadi penyangga IKN. Semua wilayah di pesisir selat Makassar dan laut Sulawesi memiliki peluang menjadi penyangga, berpulang kepada strategi masing masing.
Sulawesi Tengah dinilai sangat berpeluang menjadi salah satu daerah penyangga utama . Ini dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama posisi yang strategis hampir tegak lurus dihadapan IKN, dengan jarak sekitar 140 mil laut dari Tambu Kabupaten Donggala.
Kedua, Tambu dan sekitarnya memiliki posisi yang strategis. Karena itu wilayah ini sangat ideal bila dipersiapkan sebagai “Kawasan Hilirisasi Pangan,” misal jadi Pusat Pengumpulan Pengolahan Distribusi Pangan (P3DP).
Bahan baku hilirisasi berasal dari wilayah utara seperti Buol dan Tolitoli, bahkan bisa saja dari Gorontalo dan Sulawesi Utara. Dari wilayah Selatan bisa disuplai dari Sigi, Donggala bahkan dari Sulawesi Barat. Dari wilayati timur datangnya dari daerah kawasan teluk Tomini dan Teluk Tolo.
Bahkan bisa saja berasal dari Maluku, Papua dan sekitarnya. Bila ini terwujud, maka bisa dipastikan keberadaan IKN di Panajam Paser Utara terasa hingga ke wilayah Timur paling ujung.
Wilayah KPN, Kawasan Pangan Nusantara di Talaga kabupaten Donggala yang sedang digarap Pemprov Sultemg dinilai lebih strategis menjadi P3D karena tersedia lahan sekitar seribuan ha yang secara teknis kurang cocok untuk produksi pangan karena topografi berbukit dan kesuburan agak rendah serta air yang terbatas. (kunjungan Komisi Penyuluhan Pertanian Sulteng awal 2024).
Kawasan tersebut diharapkan akan menjadi pusat hilirisasi dan distribusi komoditi pangan yang bisa diteruskan ke IKN atau tujuan ekspor. Karenanya kawasan tersebut juga harus dilengkapi dengan infrastruktur kepelabuhanan maupun peti kemas.
Ketiga, hampir 35 persen wilayah dari Sulawesi berada di Sulteng dan sangat potensial menghasilkan pangan. Mulai tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan yang tersebar di 13 kabupaten dan kota.
Agar kawasan ini bisa menarik investasi, dibutuhkan strategi lain seperti pengembangan infrastruktur jalan dari arah utara (Sulut, Goronralo, Buol dan Tolitoli). Kemudian dari Selatan, mulai perbatasan Sigi dan Sulsel, Sigi, Donggala dan kota Palu.
Dari Timur, terutama kawasan teluk Tomini maupun teluk Tolo serta laut Banda memerlukan integrasi transportasi laut dan transportasi darat, sekaligus menyahuti visi presiden Jokowi terwujudnya poros maritim dunia dengan tol lautnya.
Rencana jalan bebas hambatan Kasimbar -Tambu terintegrasi pelabuhan penyebrangan ke IKN dan sebaliknya dinilai sangat strategis karena akan menghubungkan ALKI III dan ALKI II.
Apabila rencana ini terealisasi, maka wacana pembangunan “terusan khatulistiwa” yang digagas di era Gubernur H.B. Paliudju pada tahun 2008, bisa saja kembali dievaluasi. Tentu pembangunan terusan harus berproses.
Sejarah mencatat terusan Zues membutuhkan waktu sekitar 300 tahun baru bisa terealisasi sejak diwacanakan. Sementara itu terusan Panama sekitar 100 tahun. Dua terusan ini bisa jadi referensi. Kesiapan sumberdaya manusia menjadi strategi yang tidak kalah pentingnya termasuk pengembangan pendidikan vokasi berbagai bidang yang sudah harus berorientasi pada digital.
Transformasi inovasi teknologi, ekonomi dan sosial menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya menjadikam daerah ini sebagai salah satu penyangga. Ulasan yang dikemukakan di atas sifatnya sangat makro.dan perlu lebih didetailkan apabila Sulawesi Tengah berkeinginan menjadi penyangga utama di IKN.
Tidak cukup hanya diomong, tetapi perlu disusun roadmap atau peta jalan melibatkan 13 kabupaten dan kota bersama stakeholders terkait. Roadmap terukur dan bernilai jual tentu bisa menjadi salah satu pertimbangann untuk diterima memjadi salah satu project Strategis Nasional atau PSN. SEMOGA.
*) Penulis adalah Ketua Persatuan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah.